Suatu perusahaan diperkenankan untuk meningkatkan modal disetor dan ditempatkannya hanya dalam batasan modal dasar yang sudah disepakati di anggaran dasar perusahaan tersebut. Sehingga apabila suatu perusahaan sudah menempatkan dan menyetorkan 100% dari modal dasarnya, perusahaan tersebut harus meningkatkan modal dasarnya terlebih dahulu sebelum dapat meningkatkan modal disetor dan ditempatkannya.

Aturan dan mekanisme mengenai perubahan modal dalam perseroan, termasuk dengan penambahan modal ditempatkan dan disetor diatur dalam UU PT. Berdasarkan UU PT, penambahan modal disetor dan ditempatkan harus diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (yang selanjutnya disebut “RUPS”). Hal ini dikarenakan yang akhirnya akan melakukan penambahan modal adalah pemegang saham sehingga sangat penting keputusan penambahan modal dibuat sesuai dengan keputusan dan pendapat pemegang saham dan bukan keputusan yang dibuat hanya oleh Direksi.

Keputusan untuk menambah modal ditempatkan dan disetor harus melalui RUPS yang dilaksanakan harus memenuhi kuorum kehadiran lebih dari ½ (satu perdua) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara dan disetujui oleh lebih dari ½ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan, kecuali ditentukan lebih besar dalam anggaran dasar.

Untuk menyelenggarakan RUPS, satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama jumlah sahamnya mewakili minimal 1/10 bagian dari jumlah saham dengan hak suara dapat melakukan permintaan untuk penyelenggaraan RUPS kepada Direksi. Ketentuan mengenai minimal 1/10 bagian dari jumlah saham dapat berubah apabila Anggaran Dasar menentukan jumlah yang lebih kecil. Selain pemegang saham, penyelenggaraan RUPS juga dapat dilakukan atas permintaan Dewan Komisaris.

Permintaan penyelenggaraan RUPS kemudian diajukan kepada Direksi dengan surat yang menyertakan alasan permintaan penyelenggaraan RUPS tersebut. Setelah menerima permintaan penyelenggaraan RUPS, Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.

Apabila Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS, maka permintaan penyelenggaraan RUPS dapat diajukan kembali kepada Dewan Komisaris, atau Dewan Komisaris dapat melakukan pemanggilan RUPS sendiri.

Apabila permintaan penyelenggaraan RUPS diajukan kembali kepada Dewan Komisaris, maka dalam jangka waktu paling lambat 15 hari sejak permintaan tersebut diterima, Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS.

Panggilan RUPS harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor perusahaan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan. Jangka waktu pemanggilan RUPS paling lambat 14 hari sebelum tanggal RUPS diselenggarakan dan pemanggilan dilakukan.

Penyelenggaraan RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Dalam hal penyelenggaraan RUPS dilakukan melalu media telekonferensi, harus dibuatkan risalah rapat yang diseutujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS.

Setelah keputusan untuk menambah modal ditempatkan dan disetor telah tercapai dan penambahan modal telah terjadi, perseroan harus memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dicatat dalam daftar perseroan. Hal yang diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mencakup nominal modal ditempatkan dan disetor yang baru serta struktur pemegang saham yang baru.