Kewajiban & Wewenang Pemeriksa Pajak

Logo MNL

Tujuan pemeriksaan pajak adalah dalam rangka menguji kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Pemeriksa pajak yang diberikan tugas dan wewenang dalam pemeriksaan pajak tentunya memiliki batasan yang harus dipatuhi sehingga proses pemeriksaan pajak tidak menimbulkan kerugian bagi wajib pajak. Berikut ini kami sampaikan kewajiban dan wewenang pemeriksa pajak sebagai acuan apabila sedang menghadapi pemeriksaan Pajak.

Kewajiban Pemeriksa Pajak

Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 /PMK.03/2013, terdapat persamaan dan perbedaan kewajiban pemeriksa pajak yang dilaksanakan dengan Pemeriksaan Lapangan (PL) dan Pemeriksaan Kantor (PK), dalam hal pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan:

  1. Di dalam PL, Pemeriksa Pajak wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis tentang akan dilakukan pemeriksaan kepada WP; hal ini tidak dilakukan dalam PK, karena Pemeriksa Pajak berwenang memanggil WP untuk datang ke kantor pemeriksa dengan menggunakan surat panggilan.
  2. Memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan kepada Wajib Pajak pada waktu pemeriksaan.
  3. Menjelaskan alas an dan tujuan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang akan diperiksa.
  4. Memperlihatkan Surat Tugas kepada Wajib Pajak apabila susunan tim Pemeriksa Pajak mengalami perubahan.
  5. Di dalam PL, Pemeriksa Pajak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) kepada WP; di dalam PK, Pemeriksa Pajak wajib memberitahukan secara tertulis hasil pemeriksaan kepada WP.
  6. Memberikan hak hadir kepada Wajib Pajak dalam rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dalam batas waktu yang telah ditentukan, di dalam PL; atau melakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan apabila Wajib Pajak hadir dalam batas waktu yang telah ditentukan, di dalam PK.
  7. Melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, di dalam PL; atau memberi petunjuk kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya agar pemenuhan kewajiban perpajakan dalam tahun-tahun selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, di dalam PK.
  8. Mengembalikan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan; dan
  9. Merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka Pemeriksaan.

Dalam melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, berdasarkan Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184 /PMK.03/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 /PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak wajib:

  1. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan kepada Wajib Pajak dalam hal Pemeriksaan. dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan atau Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan Jenis Pemeriksaan Kantor;
  2. Memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan SP2 kepada Wajib Pajak pada waktu melakukan Pemeriksaan;
  3. Memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim Pemeriksa Pajak kepada Wajib Pajak apabila susunan keanggotaan tim Pemeriksa Pajak mengalami perubahan;
  4. Melakukan pertemuan dengan Wajib Pajak dalam rangka memberikan penjelasan mengenai:
  • alasan dan tujuan Pemeriksaan;
  • Hak dan kewajiban Wajib Pajak selama dan setelah pelaksanaan Pemeriksaan;
  • Hak Wajib Pajak mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan  dengan  Tim  Quality Assurance Pemeriksaan dalam hal terdapat hasil Pemeriksaan yang terbatas pada dasar hukum koreksi yang belum disepakati antara Pemeriksa Pajak dengan Wajib Pajak pada saat Pernbahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, kecuali untuk Pemeriksaan atas keterangan lain berupa data konkret yang dilakukan  dengan jenis  Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a; dan
  • Kewajiban dari Wajib Pajak untuk memenuhi permintaan buku, catatan, dan/ atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya, yang dipinjam dari Wajib Pajak.

 

5. Menuangkan hasil pertemuan sebagaimana dimaksud pada huruf d dalam berita acara pertemuan dengan Wajib Pajak;
6.  Menyampaikan SPHP kepada Wajib Pajak;
7.  Memberikan hak untuk hadir kepada Wajib Pajak dalam rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan pada waktu yang telah ditentukan;
8. Menyampaikan Kuesioner Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
9. Melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan menyampaikan saran secara tertulis;
10. Mengembalikan buku, catatan, dan/ atau dokumen yang menjadi dasar  pembukuan  atau  pencatatan,  dan dokumen lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak; dan
11. Merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak atas segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka Pemeriksaan.

Wewenang Pemeriksa Pajak

Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 /PMK.03/2013, dalam hal pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, Pemeriksa Pajak berwenang:

  1. Memanggil Wajib Pajak untuk datang ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak dengan menggunakan surat panggilan, di dalam PK;
  2. Melihat dan/atau meminjam buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumenn lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
  3. Mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik, di dalam PL;
  4. Memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau pencatatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang, dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang, didalam PL;
  5. Memeinta kepada wajib pajak untuk member bantuan guna kelancaran Pemeriksaan, antara lain berupa, (di dalam PL):
  • Menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya Wajib Pajak apabila dalam mengakses data yang dikelola secara elektronik memerlukan peralatan dan/atau keahlian khusus;
  • Member kesempatan kepada Pemeriksa Pajak untuk membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak; dan/atau
  • Menyediakan ruangan khusus tempat dilakukannya Pemeriksaan Lapangan dalam hal jumlah buku, catatan, dan dokumen sangat banyak sehingga sulit untuk dibawa ke kantor Direktorat Jenderal Pajak;
  1. Melakukan penyegelan tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak, di dalam PL;
  2. Meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan, di dalam PL;
  3. Meminta keterangan lisan dan/atau tertulis Wajib Pajak;
  4. Meminjam kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh Akuntan Publik melalui Wajib Pajak, di dalam PK;
  5. Meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa melalui kepala unit pelaksana Pemeriksaan.

Demikian kami sampaikan kiranya bermanfaat dalam penegakan hukum pajak. Terimakasih

MANGATUR NAINGGOLAN, S.E., S.H., M.M., CPA

Managing Partner MANGATUR NAINGGOLAN LAW FIRM

Hp 081498941976

Email lawfirm@mangaturnainggolan.com

www.mangaturnainggolan.com

 

 

 

 

Kewajiban & Wewenang Pemeriksa Pajak

Leave a Reply

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterCheck Our Feed